NASIONAL
SBY Buka Pembekalan Pengelolaan Keuangan Daerah
Senin, 6 Desember 2010 08:51:05 - oleh : martin sihombing
Presiden SBY memukul Tifa, tanda dibukanya Pembekalan Pengelolaan Keuangan Papua di Gedung Negara,Jayapura, Minggu (21/11) malam. (foto: abror/presidensby.info)
Presiden SBY memukul Tifa, tanda dibukanya Pembekalan Pengelolaan Keuangan Papua di Gedung Negara,Jayapura, Minggu (21/11) malam. (foto: abror/presidensby.info)
Jayapura: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka pembekalan 
pemerintah pusat dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset serta pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat, di Gedung Negara, Jayapura, Minggu (21/11) malam. Tema acara ini adalah 'Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan dan Aset serta Pengadaan Barang/Jasa Melalui Efektivitas dan Pencegahan Penyimpangan Anggaran Dalam Rangka Pembangunan Papua dan Papua Barat yang Berkelanjutan.'
Acara dibuka dengan sambutan Gubernur Papua Bernabas Suebu, dilanjutkan sambutan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Ayuturi. Bernabas Suebu mengatakan, Provinsi Papua mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut dengan daya serap anggaran tertinggi di seluruh Indonesia.
"Kami mengharapkan pemeriksaan BPK berikutnya bisa mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP) dan untuk selanjutnya tetap mempertahankan WTP," ujar Bernabas Suebu.
Sementara itu Mendagri Gamawan Fauzi dalam laporannya mengatakan bahwa pembekalan kepada pejabat negara Provinsi Papua dan Papua Barat ini akan berlangsung hingga 23 November, dengan jumlah peserta 117 orang. Mereka adalah para gubernur, sekretaris desa, bupati/walikota dari kedua provinsi tersebut.
Presiden SBY pada awal sambutannya mengatakan, menekankan dua poin penting, yang pertama adalah pembangunan yang harus menjadi agenda utama di provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, berkaitan kegiatan yang ia resmikan malam ini. "Apa yang dilakukan hari ini hingga dua hari ke depan adalah sebuah upaya optimasi anggaran dan sekaligus peningkatan akuntabilitasnya," ujar Presiden.
Sebelum memberikan sambutan Presiden turut menyaksikan penandatangan Pakta Integritas Bersama antara pihak DPRD, bupati/walikota, dan pimpinan daerah antara pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.
Hadir dalam kesempatan kali ini, antara lain, Menko Kesra Agung Laksono, Menseneg Sudi Silalahi, Menkeu Agus Martowardojo, Menhub Freddy Numberi, Seskab Dipo Alam, pimpinan KPK M Yasin, Kepala BPKP. (dit)
pemerintah pusat dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset serta pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat, di Gedung Negara, Jayapura, Minggu (21/11) malam. Tema acara ini adalah 'Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan dan Aset serta Pengadaan Barang/Jasa Melalui Efektivitas dan Pencegahan Penyimpangan Anggaran Dalam Rangka Pembangunan Papua dan Papua Barat yang Berkelanjutan.'Acara dibuka dengan sambutan Gubernur Papua Bernabas Suebu, dilanjutkan sambutan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Ayuturi. Bernabas Suebu mengatakan, Provinsi Papua mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut dengan daya serap anggaran tertinggi di seluruh Indonesia.
"Kami mengharapkan pemeriksaan BPK berikutnya bisa mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP) dan untuk selanjutnya tetap mempertahankan WTP," ujar Bernabas Suebu.
Sementara itu Mendagri Gamawan Fauzi dalam laporannya mengatakan bahwa pembekalan kepada pejabat negara Provinsi Papua dan Papua Barat ini akan berlangsung hingga 23 November, dengan jumlah peserta 117 orang. Mereka adalah para gubernur, sekretaris desa, bupati/walikota dari kedua provinsi tersebut.
Presiden SBY pada awal sambutannya mengatakan, menekankan dua poin penting, yang pertama adalah pembangunan yang harus menjadi agenda utama di provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, berkaitan kegiatan yang ia resmikan malam ini. "Apa yang dilakukan hari ini hingga dua hari ke depan adalah sebuah upaya optimasi anggaran dan sekaligus peningkatan akuntabilitasnya," ujar Presiden.
Sebelum memberikan sambutan Presiden turut menyaksikan penandatangan Pakta Integritas Bersama antara pihak DPRD, bupati/walikota, dan pimpinan daerah antara pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.
Hadir dalam kesempatan kali ini, antara lain, Menko Kesra Agung Laksono, Menseneg Sudi Silalahi, Menkeu Agus Martowardojo, Menhub Freddy Numberi, Seskab Dipo Alam, pimpinan KPK M Yasin, Kepala BPKP. (dit)
Sumber Berita : http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2010/11/21/6154.html
0 komentar:
Posting Komentar