This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Selasa, 09 April 2013

Pemerintah Menyampaikan LKPP Tahun 2012 (Unaudited) kepada BPK

NASIONAL
Pemerintah Menyampaikan LKPP Tahun 2012 (Unaudited) kepada BPK
Rabu, 3 April 2013 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 805 x dibaca

Liputan Penyampaian LKPP Tahun 2012 Kepada BPK
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo atas nama Presiden RI mewakili pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 (Unaudited) kepada Ketua BPK Hadi Purnomo, Rabu (27/3),  di Kantor BPK RI.

Dalam penyerahan LKPP tersebut, Menteri Keuangan didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan I, Wakil Menteri Keuangan II, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sedangkan Ketua BPK didampingi oleh Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dan Anggota BPK Taufiqurrachman Ruki.

Acara dibuka oleh Ketua BPK dengan memberikan ucapan selamat datang kepada Menteri Keuangan dan para pejabat yang turut menghadiri acara tersebut. Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan pidato penyampaian LKPP Tahun 2012. Dalam pidatonya, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa penyerahan LKPP Tahun 2012 ini merupakan rangkaian penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2012. “Kami berharap proses penyelesaian pertanggungjawaban APBN TA 2012 termasuk audit atas LKPP Tahun 2012 dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Menteri Keuangan juga mengharapkan agar kerja sama yang terjalin baik dengan BPK selama ini dapat ditingkatkan. “Sehingga tugas bersama yang diemban Pemerintah dan BPK dalam menciptakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik dapat terwujud,” pungkasnya.

Setelah memberikan pidato, Menteri Keuangan menyampaikan LKPP Tahun 2012 (Unaudited) yang diterima langsung oleh Ketua BPK. LKPP Tahun 2012 yang disampaikan Menteri Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Lainnya, serta Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual. Selanjutnya, Ketua BPK Hadi Purnomo menyampaikan sambutan dengan menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini.

Oleh: Kontributor Direktorat APK
Pemerintah Menyampaikan LKPP Tahun 2012 (Unaudited) kepada BPK
Pemerintah Menyampaikan LKPP Tahun 2012 (Unaudited) kepada BPK

NASIONAL
Menteri Keuangan Memuji KPPN Surabaya I Sebagai Kantor yang Rapi
Senin, 8 April 2013 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 1168 x dibaca

Liputan Kegiatan Rapat Dinas dan Value Gathering Kementerian Keuangan wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara
Surabaya, perbendaharaan.go.id -
 Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melakukan kunjungan kerja ke instansi vertikal Kementerian Keuangan di Surabaya, Jumat (5/4). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Dinas dan Value Gathering Kementerian Keuangan wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dalam kunjungannya ke KPPN Surabaya I, Menteri Keuangan langsung menyambangi front office. Disana ia menyapa para pegawai KPPN Surabaya I. Agus D.W. Martowardojo mengingatkan kembali faktor kecepatan dan keamanan dalam mekanisme pencairan dana.

Selanjutnya, Menteri Keuangan memasuki satu per satu ruang middle office hingga back office. Disana Agus D.W. Martowardojo memberikan apresiasi atas kerapihan kantor tersebut. “Terima kasih, kantornya sudah rapi,” pujinya kepada para pegawai KPPN Surabaya.

Selepas mengunjungi KPPN Surabaya I, Menteri Keuangan melanjutkan kunjungan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Agus menyapa seluruh pegawai di ruang front office. Disana ia sempat berbincang bersama stakeholders dari Kementerian Kesehatan. Agus D.W. Martowardojo ingin memastikan kenyamanan stakeholders dalam menerima layanan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Satuan Kerja Kementerian Kesehatan sedang melakukan konsultasi atas permasalahan pembayaran tagihan Hotel. Ia menyampaikan kepuasannya kepada Menteri Keuangan atas layanan dan solusi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Saat ditanya oleh Menteri keuangan, “Bagaimana pelayanan disini?” Pegawai Satuan Kerja tersebut kemudian mengangkat jempolnya.

Oleh: Novri H.S. Tanjung – Media Center Ditjen Perbendaharaan

SBY Buka Pembekalan Pengelolaan Keuangan Daerah

NASIONAL

SBY Buka Pembekalan Pengelolaan Keuangan Daerah

Senin, 6 Desember 2010 08:51:05 - oleh : martin sihombing

Presiden SBY memukul Tifa, tanda dibukanya Pembekalan Pengelolaan Keuangan Papua di Gedung Negara,Jayapura, Minggu (21/11) malam. (foto: abror/presidensby.info)

Jayapura: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset serta pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat, di Gedung Negara, Jayapura, Minggu (21/11) malam. Tema acara ini adalah 'Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan dan Aset serta Pengadaan Barang/Jasa Melalui Efektivitas dan Pencegahan Penyimpangan Anggaran Dalam Rangka Pembangunan Papua dan Papua Barat yang Berkelanjutan.'

Acara dibuka dengan sambutan Gubernur Papua Bernabas Suebu, dilanjutkan sambutan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Ayuturi. Bernabas Suebu mengatakan, Provinsi Papua mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut dengan daya serap anggaran tertinggi di seluruh Indonesia.

"Kami mengharapkan pemeriksaan BPK berikutnya bisa mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP) dan untuk selanjutnya tetap mempertahankan WTP," ujar Bernabas Suebu.

Sementara itu Mendagri Gamawan Fauzi dalam laporannya mengatakan bahwa pembekalan kepada pejabat negara Provinsi Papua dan Papua Barat ini akan berlangsung hingga 23 November, dengan jumlah peserta 117 orang. Mereka adalah para gubernur, sekretaris desa, bupati/walikota dari kedua provinsi tersebut.

Presiden SBY pada awal sambutannya mengatakan, menekankan dua poin penting, yang pertama adalah pembangunan yang harus menjadi agenda utama di provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, berkaitan kegiatan yang ia resmikan malam ini. "Apa yang dilakukan hari ini hingga dua hari ke depan adalah sebuah upaya optimasi anggaran dan sekaligus peningkatan akuntabilitasnya," ujar Presiden.

Sebelum memberikan sambutan Presiden turut menyaksikan penandatangan Pakta Integritas Bersama antara pihak DPRD, bupati/walikota, dan pimpinan daerah antara pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hadir dalam kesempatan kali ini, antara lain, Menko Kesra Agung Laksono, Menseneg Sudi Silalahi, Menkeu Agus Martowardojo, Menhub Freddy Numberi, Seskab Dipo Alam, pimpinan KPK M Yasin, Kepala BPKP. (dit)
Sumber Berita : http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2010/11/21/6154.html

REVIEW LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG T.A 2011

REGIONAL



REVIEW LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG


TA. 2011


Laporan keuangan bertujuan untuk:

    Menyediakan Informasi tentang:

1. Kecukupan penerimaan untuk membiayai pengeluaran

2. Kesesuaian perolehan sumber daya dan alokasi anggaran dengan peraturan perundang-undangan

3. Sumber daya ekonomi yang digunakan dan hasil yang dicapai

4. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan

Untuk itu telah dilakkukan reviu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2011 di tiap instansi terkait, yang di damping oleh BPKP Propinsi Sulawesi Tengah dan Laporan hasil reviu telah disampaikan ke DPPKAD Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan 03 April 2012.

Berikut yang melaksanakan perjalanan dinas
1. Tamsul DJ. Soda, SE
2. Yan Silwister Lagentu, Bc. Ak
3. Irfan, SE
4. Nur Gamar, SE
5. I Gede Agus Sudaneyasa, SE
6. Daniel Ramba, SE

PENANDATANGAN FAKTA INTEGRITAS
DILINGKUP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG 

Berikut adalah Isi dari Fakta Integritas Di Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong:

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PAKTA INTEGRITAS

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme    serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekwensinya.

BIMBINGAN TEKNIS
PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
BAGI APIP INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

SE SULAWESI TENGAH
(Aula Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 18 s/d 20 Oktober 2011)